Revolusi Haji 2026: Qatar Sudah Melaju, Indonesia Harus Apa?
Al Fauzi News | Digitalisasi haji di Qatar sekarang benar-benar melaju kencang. Sejak 2025, Ministry of Endowments and Islamic Affairs (Awqaf) langsung tancap gas dengan sistem electronic selection untuk calon jamaah. Mulai dari pendaftaran, verifikasi, pemilihan operator, sampai pembayaran uang muka semua beres lewat daring. Jamaah dapat notifikasi via SMS dan punya waktu tertentu untuk menuntaskan registrasi di portal resmi. Hasilnya kelihatan jelas: birokrasi yang biasanya ribet jadi ringkas, administrasi lebih cepat, dan risiko data salah juga turun jauh.
Sementara itu, Indonesia punya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Satu pintu buat urus data jamaah, pembayaran BPIH, dokumen paspor-visa, sampai manajemen kloter. Riset akademik juga bilang SISKOHAT ini bikin layanan lebih cepat dan administrasi makin akurat di banyak kantor wilayah. Tapi, tingkat efektivitasnya beda-beda. Tergantung seberapa siap jaringannya, SDM-nya, dan fasilitas di tiap lokasi.
Kementerian Agama juga sudah meluncurkan aplikasi Satu Haji. Fungsinya memudahkan akses informasi mulai dari pendaftaran, jadwal keberangkatan, estimasi tunggu, layanan kesehatan, sampai edukasi. Ini bukti kalau transformasi digital sudah jadi arah. Tapi, nyatanya belum semua layanan bisa full online. Masih ada tahap yang butuh dokumen fisik, koordinasi daerah, atau verifikasi manual. Jadi, layanan haji digital di Indonesia belum benar-benar “end-to-end” seperti di Qatar.
Kalau bicara tantangan, beberapa penelitian menyoroti masalah klasik: infrastruktur jaringan yang belum merata, pelatihan petugas yang masih perlu digenjot, dan literasi teknologi masyarakat yang belum rata. Di kantor-kantor dengan fasilitas lengkap dan petugas yang sudah paham digital, sistem berjalan mulus. Tapi di daerah dengan sinyal pas-pasan, proses digitalisasi sering tersendat. Ini menegaskan satu hal: digitalisasi haji cuma akan sukses kalau fasilitas teknologi merata dan SDM makin siap.
Jadi, intinya, Qatar sudah lebih dulu punya sistem digital haji yang matang. Indonesia masih di jalur transisi, pelan-pelan meninggalkan cara manual. Kalau mau layanan haji bisa setara, Indonesia harus fokus ke penguatan regulasi, keamanan data, pemerataan akses teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Kunci suksesnya ada di kombinasi aturan yang jelas, teknologi yang mumpuni, dan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan. Hanya dengan itu, haji modern yang aman, cepat, transparan, dan efisien bisa benar-benar terwujud.
