BPKH Hormati Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Haji
Al Fauzi News | KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan fasilitas haji untuk jemaah Indonesia di Arab Saudi. Bukan cuma soal kuota haji 2024 yang kemarin ramai dibahas, kasus ini fokus ke akomodasi, katering, transportasi, sampai layanan kargo di Tanah Suci. Masih tahap awal, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bilang pihaknya menghormati penuh proses hukum yang berjalan. Dia menegaskan dana haji tetap dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, semuanya sesuai prinsip syariah. Intinya: dana jemaah tetap aman.
KPK sendiri menyoroti proses pengadaan fasilitas haji, terutama soal apakah nilai kontraknya sepadan dengan kualitas layanan yang diterima jemaah. Mereka juga mengusut kemungkinan adanya pihak tertentu yang coba-coba ambil untung secara tidak wajar lewat tender atau kerja sama dengan penyedia jasa di Arab Saudi.
BPKH juga sudah memberi klarifikasi soal anak usahanya di Arab Saudi, BPKH Limited. Lewat pernyataan resmi, mereka tegaskan BPKH Limited bukan penyelenggara jasa kargo dan nggak terlibat dalam penerimaan, pengiriman, atau pengawasan barang milik jemaah. Penjelasan ini penting supaya nggak ada salah paham soal batas tanggung jawab mereka.
Sampai sekarang, KPK belum mengumumkan perkembangan baru atau status kasus ini. Publik diimbau untuk sabar menunggu info resmi dan nggak buru-buru menyimpulkan. Kasus ini sekali lagi jadi pengingat: transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji itu mutlak, demi menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola dana umat.
